JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menyinggung pentingnya reformasi perpajakan yang dilakukan melalui RUU KUP. Menkeu menekankan pentingnya sistem perpajakan yang adil sebagai salah satu pilar untuk menciptakan penerimaan perpajakan yang sehat dan berkelanjutan.
Di hadapan para anggota Komisi XI DPR RI, Sri Mulyani mengatakan keadilan dalam sistem perpajakan harus tercermin baik dari sisi antarsektor usaha dan antarkelompok penghasilan.
“Adil menjadi penting karena Indonesia termasuk negara yang memiliki kesenjangan dari sisi kepemilikan aset yang sangat tinggi,” ujar Sri Mulyani, Senin (13/9/2021).
Dengan demikian, ujarnya, masyarakat yang tergolong tidak mampu tak perlu membayar pajak. Negara pun akan memberikan bantuan sosial terhadap kelompok masyarakat tersebut. Sementara masyarakat yang memiliki penghasilan harus membayar pajak secara proporsional sesuai dengan besaran penghasilan masing-masing.
“Masyarakat pada akhirnya akan mendapatkan manfaat keuangan negara sesuai dengan situasi yang mereka hadapi,” ujar Sri Mulyani.
Secara sektoral, saat ini penerimaan pajak di Indonesia masih cenderung ditopang oleh sektor-sektor tertentu. Ia melihat masih ada sejumlah sektor lain yang kontribusinya terhadap penerimaan pajak cenderung minim.
“Ada sektor lain, terutama jasa, yang terus berkembang tetapi tidak memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara padahal mereka banyak mendapatkan fasilitas negara,” ujar Sri Mulyani.
Selain harus adil, suatu sistem perpajakan harus sehat, efektif, dan akuntabel. Sistem pajak yang sehat mampu menjadi sumber penerimaan yang optimal dan bisa secara cepat beradaptasi terhadap perubahan.
Selanjutnya, suatu sistem pajak juga harus efektif dalam arti memiliki mekanisme yang sederhana dan memberikan pelayanan yang optimal sehingga mampu menekan biaya administrasi dan biaya kepatuhan.
Terakhir, suatu sistem perpajakan harus sejalan akuntabel dengan mengedepankan prinsip transparansi dan memiliki proses bisnis yang bisa dipertanggungjawabkan. (sap)
Simber:https://news.ddtc.co.id/kembali-singgung-ruu-kup-sri-mulyani-sistem-perpajakan-harus-adil-32789
” Selamat Datang di Masa Depan ”
PT. Jasa Konsultan Keuangan
Bidang usaha / jasa :
– Accounting Service
– Peningkatan Profit Bisnis (Increased Profit Business Service)
– Pemeriksaan Pengelolaan (Management Keuangan Dan Akuntansi, Due Diligent)
– Konsultan Pajak (Tax Consultant)
– Studi Kelayakan (Feasibility Study)
– Projek Proposal / Media Pembiayaan
– Pembuatan Perusahaan Baru
– Jasa Digital Marketing (DIMA)
– Jasa Digital Ekosistem (DEKO)
– Jasa Digital Ekonomi (DEMI)
– 10 Peta Uang Blockchain
Hubungi widi prihartanadi / wendy via jonata : 0877 0070 0705 / 0811 1085 705
Email:
headoffice@jasakonsultankeuangan.co.id
cc:
jasakonsultankeuanganindonesia@gmail.com
WebSite :
www.JasaLaporanKeuangan.co.id
http://linkedin.com/in/jasa-konsultan-keuangan-76b21310b
Digital Ekosistem (DEKO) Web Komunitas (WebKom) PT JKK Digital :
Platform komunitas corporate blockchain industri keuangan
http://BlockMoney.ID
PT JASA KONSULTAN KEUANGAN MODUL PRAKTIK AGI SUPER MUDAH DIPAHAMI V1 Level 1 sampai Level 10 - Dari Pemula sampai…
30 Bisnis Berbasis Regulasi Pemerintah yang Paling Prioritas V2 untuk PT Jasa Konsultan Keuangan Sinkronisasi PT Jasa Konsultan Keuangan, PT…
FINANCIAL OPERATIONAL INVESTIGATION INTELLIGENCE Tahap 10 dari 10 Blockchain, AGI, Coretax, Quantum Ledger, dan Evidence-Based Financial Reasoning By PT Jasa…
FINANCIAL OPERATIONAL INVESTIGATION INTELLIGENCE Tahap 9 dari 10 Blockchain, AGI, Coretax, Quantum Ledger, dan Evidence-Based Financial Reasoning By PT Jasa…
FINANCIAL OPERATIONAL INVESTIGATION INTELLIGENCE Tahap 8 dari 10 Blockchain, AGI, Coretax, Quantum Ledger, dan Evidence-Based Financial Reasoning By PT Jasa…
FINANCIAL OPERATIONAL INVESTIGATION INTELLIGENCE Tahap 7 dari 10 Blockchain, AGI, Coretax, Quantum Ledger, dan Evidence-Based Financial Reasoning By PT Jasa…