JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 7.069 rumah terjual dengan memanfaatkan insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) sampai dengan pertengahan Agustus 2021.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penjualan rumah dengan insentif PPN DTP tersebut dilakukan 574 pengembang sebagai pengusaha kena pajak (PKP). Dari penjualan rumah tersebut, nilai insentif yang dimanfaatkan mencapai Rp304,6 miliar.
“PPN yang ditanggung pemerintah untuk rumah, dimanfaatkan wajib pajak mencapai Rp304,6 miliar. Ini dilakukan oleh 7.069 pembeli,” katanya, dikutip pada Kamis (26/8/2021).
Sri Mulyani menjelaskan insentif PPN rumah DTP diberikan sebagai bagian dari insentif usaha dalam program pemulihan ekonomi nasional. Menurutnya, insentif tersebut akan meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus mendukung pemulihan sektor properti.
Melalui PMK 103/2021, pemerintah mengatur insentif PPN DTP berlaku atas rumah tapak atau rumah susun yang diserahterimakan paling lambat 31 Desember 2021.
Insentif PPN DTP 100% diberikan atas penyerahan rumah tapak atau rumah susun baru dengan harga jual paling tinggi Rp2 miliar, sedangkan insentif PPN DTP 50% berlaku atas penyerahan rumah tapak dan rumah susun dengan harga jual di atas Rp2 miliar hingga Rp5 miliar.
Insentif tersebut berlaku maksimal 1 unit rumah tapak atau rumah susun untuk 1 orang pribadi dan tidak boleh dijual kembali dalam jangka waktu 1 tahun.
Dia menyebut kebanyakan insentif PPN DTP dimanfaatkan untuk penjualan rumah dengan harga di bawah Rp1 miliar dengan insentif yang diberikan mencapai Rp235,8 miliar. Sementara itu, realisasi insentif untuk rumah seharga Rp1 miliar—Rp5 miliar mencapai Rp68,8 miliar.
PKP yang melakukan penyerahan rumah wajib membuat faktur pajak dan melaporkan realisasi insentif PPN. Faktur pajak diisi secara lengkap dan benar dengan memuat identitas pembeli berupa nama dan NPWP atau NIK, serta dilengkapi informasi kode identitas rumah.
Pada penyerahan properti yang telah memenuhi ketentuan tetapi dilakukan sebelum berlakunya PMK 103/2021, tetap diberikan insentif PPN DTP. Dalam hal ini, berita acara serah terima properti harus didaftarkan pada sistem aplikasi yang dibangun Kementerian PUPR paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya setelah bulan dilakukannya serah terima. (rig)
Sumber:https://news.ddtc.co.id/hingga-agustus-2021-lebih-dari-7000-rumah-dapat-diskon-pajak–32322
“Selamat datang di Masa Depan”
PT. Jasa Laporan Keuangan Indonesia
Bidang Usaha / jasa :
– Accounting Service
– Peningkatan Profit Bisnis (Increased Profit Business Service)
– Pemeriksaan Pengelolaan (Management Keuangan Dan Akuntansi, Due Diligent)
– Konsultan Pajak (Tax Consultant)
– Studi Kelayakan (Feasibility Study)
– Projek Proposal / Media Pembiayaan
– Pembuatan Perusahaan Baru
– Jasa Digital Marketing (DIMA)
– Jasa Digital Ekosistem (DEKO)
– Jasa Digital Ekonomi (DEMI)
– 10 Peta Uang Blockchain
Hubungi wendy via jonata : 0877 0070 0705
Email:
headoffice@jasakonsultankeuangan.co.id
cc:
jasakonsultankeuanganindonesia@gmail.com
WebSite :
www.JasaLaporanKeuangan.co.id
http://linkedin.com/in/jasa-konsultan-keuangan-76b21310b
Digital Ekosistem (DEKO) Web Komunitas (WebKom) PT JKK Digital :
Platform komunitas corporate blockchain industri keuangan
http://BlockMoney.ID
Arsitektur Intelijen Keuangan V1 2026 Jasa Accounting Service, PT Jasa Laporan Keuangan, dan PT Jasa Konsultan Keuangan di Era Agentic…
Katalog 1.000 + Headline Keyword Komersial Organik (Auto Generator) Jasa Laporan Keuangan Headline Ahli Konsultan Investasi untuk Startup Berpengalaman di…
Peta Kata Kunci Google & Arsitektur Visibilitas Digital Publik By PT Jasa Konsultan Keuangan Bismillahirrahmanirrahim Amanah pada data • tertib…
emoga kita senantiasa mendapat rahmat Allah SWT dan kelak memperoleh syafaat Rasulullah. mari kita perbanyak selawat dan kembali mengingat akhlak…
PT Jasa Konsultan Keuangan Company Profile & Global Bond Readiness 2026 Peta Dokumen Company profile ini menempatkan profil korporasi sebagai…
Global Bond Readiness 2026 Blueprint End to End : Corporate Finance, Treasury, PSAK 109, Hedging, SAP, Settlement & Governance V3…