JAKARTA, DDTCNews – Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno mengaku akan terus memantau perkembangan pencapaian konsensus global pajak digital, termasuk posisi Indonesia.
Hendrawan mengungkapkan hingga akhir Juli 2021, belum ada agenda rapat yang spesifik membahas perkembangan upaya pencapaian konsensus pajak digital. Menurutnya, Komisi XI DPR memberikan ruang kepada pemerintah untuk menentukan posisi Indonesia dalam proses perundingan.
“Belum ada rapat soal hal tersebut,” katanya, Kamis (30/7/2021).
Komisi XI DPR, sambungnya, dalam posisi wait and see terkait dengan dinamika perumusan solusi pajak atas tantangan yang muncul dari perkembangan ekonomi digital. Hasil kesepakatan akan menjadi bahan kajian DPR dalam menilai dampak konsensus internasional pada kepentingan nasional.
Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani mengatakan upaya untuk mencapai konsensus global terhadap Pilar 1 dan Pilar 2 akan terus dibarengi dengan penyesuaian di tingkat domestik. Terlebih pada saat ini, pembahasan RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) juga masih terus dilakukan.
“Namun, kalau itu sudah menjadi kesepakatan maka kita [Komisi XI DPR] tinggal menindaklanjuti,” imbuh Hendrawan.
Seperti diberitakan sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani mengatakan negara-negara yang tergabung dalam Inclusive Framework telah berkomitmen menyelesaikan aspek-aspek teknis dari pendekatan kedua pilar tersebut paling lambat pada Oktober 2021.
“Ini kita harapkan akan ada persetujuan multilateral yang akan dibuka pada 2022 dan akan mulai berlangsung efektif policy-nya tahun 2023. Nah, [pada] 2022, Indonesia yang akan menjadi presidensi G20,” kata Sri Mulyani. Simak ‘Sri Mulyani Bakal Lapor Perkembangan Pajak Ekonomi Digital kepada DPR’. (kaw)
Sumber:https://news.ddtc.co.id/dpr-pantau-dinamika-pencapaian-konsensus-global-pajak-digital-31658
“Selamat datang di Masa Depan”
PT. Jasa Laporan Keuangan Indonesia
Bidang Usaha / jasa :
– Accounting Service
– Peningkatan Profit Bisnis (Increased Profit Business Service)
– Pemeriksaan Pengelolaan (Management Keuangan Dan Akuntansi, Due Diligent)
– Konsultan Pajak (Tax Consultant)
– Studi Kelayakan (Feasibility Study)
– Projek Proposal / Media Pembiayaan
– Pembuatan Perusahaan Baru
– Jasa Digital Marketing (DIMA)
– Jasa Digital Ekosistem (DEKO)
– Jasa Digital Ekonomi (DEMI)
– 10 Peta Uang Blockchain
Hubungi wendy via jonata : 0877 0070 0705
Email:
headoffice@jasakonsultankeuangan.co.id
cc:
jasakonsultankeuanganindonesia@gmail.com
WebSite :
www.JasaLaporanKeuangan.co.id
http://linkedin.com/in/jasa-konsultan-keuangan-76b21310b
Digital Ekosistem (DEKO) Web Komunitas (WebKom) PT JKK Digital :
Platform komunitas corporate blockchain industri keuangan
http://BlockMoney.ID
Artificial Intelligence dalam Analisis Data Coretax Perusahaan Pajak Badan PPh Pasal 29 By PT Jasa Konsultan Keuangan Meta title: Artificial…
Arsitektur Ekonomi Niat V3 - menjelaskan bagaimana Proof-of-Intent, audit log, kontrol akses, subscription, dan blockchain disatukan menjadi tata kelola nilai…
SRTTATMSWP v2 – PROTOKOL PERINTAH UTAMA MULTI-DIKEMBANGKAN SELUAS-LUASNYA TANPA BATAS (The Infinite Blueprint v129 - v500) MULTI-BACA (Ringkasan Isi Halaman)…
Arsitektur Ekonomi Niat V2 By PT Jasa Konsultan Keuangan Semua analisis didasarkan pada Arsip Multi Teknologi Tertinggi Blockchain dan AI…
Arsitektur Ekonomi Niat V1 By PT Jasa Konsultan Keuangan Semua analisis didasarkan pada Arsip Multi Teknologi Tertinggi Blockchain dan AI…
Cyronium dan Mardigu 2018–2026: Dari Narasi Kripto-Emas ke Ujian Regulasi dan Legitimitas Institusional By PT Jasa Konsultan Keuangan Cyronium sebagai…